Perbedaan SBU dan SKK Konstruksi yang Wajib Anda Ketahui

Masih banyak pelaku usaha konstruksi yang menganggap SBU dan SKK Konstruksi adalah dokumen yang sama. Padahal keduanya memiliki fungsi, pemilik, dan tujuan yang berbeda. Kesalahan memahami perbedaan SBU dan SKK Konstruksi sering menyebabkan proses sertifikasi perusahaan terhambat. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang sudah memiliki tenaga ahli bersertifikat SKK, tetapi belum bisa mengikuti tender karena belum memiliki SBU.

Lalu sebenarnya apa perbedaan SBU dan SKK Konstruksi? Mana yang wajib dimiliki perusahaan, dan mana yang wajib dimiliki tenaga ahli? Artikel ini akan membahas secara lengkap pengertian, fungsi, persyaratan, serta hubungan antara SBU dan SKK dalam sistem sertifikasi jasa konstruksi di Indonesia.

SBU atau Sertifikat Badan Usaha adalah sertifikat yang diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi sebagai bukti bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan legalitas, kemampuan usaha, dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.

SBU diterbitkan oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) yang telah mendapatkan lisensi dan pengawasan dari LPJK Kementerian PUPR.

Dalam SBU tercantum berbagai informasi penting, antara lain:

• Klasifikasi usaha konstruksi.
• Subklasifikasi pekerjaan konstruksi.
• Kualifikasi usaha (Kecil, Menengah, atau Besar).
• Data badan usaha.
• Penanggung jawab teknik dan tenaga ahli pendukung.

Tanpa SBU, perusahaan konstruksi tidak dapat menjalankan kegiatan usaha konstruksi tertentu secara legal maupun mengikuti tender proyek pemerintah.

SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi sebagai bukti kompetensi sesuai bidang dan jenjang jabatan tertentu. Penerbitannya dilakukan melalui sistem sertifikasi kompetensi yang berada di bawah pembinaan LPJK dan Kementerian PUPR. Dokumen tersebut dimiliki oleh individu tenaga kerja konstruksi, bukan oleh perusahaan atau badan usaha.

Contoh jabatan yang memerlukan SKK:

• Ahli Teknik Bangunan Gedung.
• Ahli Teknik Jalan.
• Ahli Teknik Jembatan.
• Ahli K3 Konstruksi.
• Ahli Teknik Lingkungan.
• Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung.

SKK menjadi bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan teknis yang telah diverifikasi berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, dan uji kompetensi.

Agar lebih mudah dipahami, berikut perbandingan utama antara SBU dan SKK Konstruksi:

Aspek	SBU Konstruksi	SKK Konstruksi
Kepemilikan	Badan Usaha	Individu
Fungsi Utama	Legalitas dan kompetensi perusahaan	Bukti kompetensi tenaga kerja
Pemegang Sertifikat	Perusahaan	Tenaga ahli atau tenaga terampil
Penerbit	LSBU	LSP/BNSP dan sistem sertifikasi konstruksi
Digunakan Untuk	Tender, perizinan, operasional usaha	Persyaratan jabatan dan tenaga ahli
Memiliki Klasifikasi	Ya	Tidak
Memiliki Jenjang Jabatan	Tidak	Ya
Wajib untuk Tender	Ya	Mendukung persyaratan SBU
Masa Berlaku	3 tahun setelah terbit	5 Tahun setelah terbit

Secara sederhana:

• SBU = sertifikat perusahaan
• SKK = sertifikat tenaga ahli

Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses sertifikasi badan usaha konstruksi.

Salah satu syarat utama penerbitan SBU adalah keberadaan tenaga kerja konstruksi yang memiliki SKK sesuai klasifikasi dan subklasifikasi yang diajukan.

Perusahaan harus menunjuk:

Penanggung Jawab Teknik (PJT)

PJT bertanggung jawab terhadap aspek teknis perusahaan secara keseluruhan.

Penanggung Jawab Subklasifikasi (PJSK)

PJSK bertanggung jawab terhadap sub bidang tertentu yang diajukan dalam SBU.

Baik PJT maupun PJSK wajib memiliki SKK yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan. Tanpa SKK yang sesuai, pengajuan SBU tidak dapat diproses.

Bisa.

SKK merupakan sertifikat individu sehingga seseorang dapat memiliki SKK meskipun belum bekerja pada perusahaan yang memiliki SBU.

Contohnya:

• Fresh graduate yang memenuhi persyaratan sertifikasi.
• Tenaga ahli freelance.
• Konsultan konstruksi independen.
• Pegawai perusahaan yang belum mengurus SBU.

Namun kepemilikan SKK saja tidak membuat perusahaan dapat mengikuti tender atau menjalankan usaha jasa konstruksi secara legal.

Tidak bisa.

Karena SKK merupakan salah satu syarat wajib dalam proses sertifikasi badan usaha.

Saat mengajukan SBU, perusahaan harus melampirkan data tenaga ahli yang memiliki SKK sesuai dengan:

• Klasifikasi usaha.
• Subklasifikasi usaha.
• Kualifikasi usaha yang diajukan.

Jika tidak tersedia tenaga ahli dengan SKK yang sesuai, maka permohonan SBU berpotensi ditolak oleh LSBU.

Dalam praktiknya, SKK biasanya diurus terlebih dahulu.

Urutannya umumnya sebagai berikut:

1. Menentukan sub bidang usaha konstruksi.
2. Menyiapkan tenaga ahli yang memenuhi syarat.
3. Mengurus SKK tenaga ahli.
4. Menetapkan PJT dan PJSK.
5. Mengajukan SBU perusahaan.
6. Melengkapi perizinan usaha konstruksi lainnya.

Karena itu, perusahaan yang baru berdiri biasanya akan memulai proses dari sertifikasi tenaga ahli sebelum mengajukan SBU.

Perusahaan jasa konstruksi wajib memiliki SBU ketika:

• Mengikuti tender pemerintah.
• Mengikuti tender BUMN.
• Menjalankan pekerjaan konstruksi sesuai regulasi.
• Mengurus perizinan usaha konstruksi tertentu.
• Membutuhkan legalitas untuk proyek bernilai besar.

Sementara SKK wajib dimiliki oleh tenaga kerja yang akan menjadi:

• PJT.
• PJSK.
• Tenaga ahli proyek.
• Personel yang dipersyaratkan dalam dokumen tender.

Perbedaan SBU dan SKK Konstruksi terletak pada siapa pemilik sertifikat dan tujuan penggunaannya. SBU merupakan sertifikat yang dimiliki perusahaan untuk membuktikan legalitas dan kemampuan usaha, sedangkan SKK merupakan sertifikat yang dimiliki individu sebagai bukti kompetensi kerja.

Dalam praktiknya, keduanya saling berkaitan. Perusahaan tidak dapat memperoleh SBU tanpa dukungan tenaga ahli yang memiliki SKK, sementara tenaga ahli dengan SKK menjadi salah satu komponen utama yang menentukan keberhasilan sertifikasi badan usaha.

Karena itu, jika perusahaan Anda berencana mengurus SBU Konstruksi, langkah pertama yang perlu dipastikan adalah ketersediaan tenaga ahli dengan SKK yang sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi usaha yang akan diajukan.