Cara Cepat Membuat SBU Pekerjaan Konstruksi Tahun 2026

SBU Pekerjaan Konstruksi atau yang sering disebut SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) merupakan sertifikat yang diberikan kepada badan usaha sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki kemampuan, kompetensi, dan klasifikasi usaha yang sesuai untuk menjalankan kegiatan jasa konstruksi.

SBU konstruksi menjadi salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki oleh badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi, baik untuk pekerjaan bangunan gedung, sipil, elektrikal, mekanikal, maupun bidang konstruksi lainnya. Kepemilikan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi juga menjadi syarat utama bagi perusahaan yang ingin mengikuti tender pemerintah maupun proyek-proyek swasta berskala besar.

SBU Jasa Konstruksi memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Sebagai bukti legalitas dan kompetensi badan usaha konstruksi.

2. Menjadi syarat mengikuti tender atau pengadaan barang dan jasa.

3. Meningkatkan kepercayaan klien terhadap perusahaan.

4. Menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki perusahaan.

5. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Penerbitan SBUJK mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Peraturan Menteri PUPR yang mengatur Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

4. Ketentuan yang ditetapkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

1. Mengikuti Tender Pemerintah

• Sebagian besar proyek pemerintah mensyaratkan perusahaan peserta tender memiliki SBU yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.

2. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan

• Perusahaan yang memiliki SBU dinilai lebih profesional karena telah memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Memenuhi Persyaratan Regulasi

• Kepemilikan SBU merupakan bagian dari pemenuhan regulasi usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.

4. Mempermudah Kerja Sama Dengan Klien Besar

• Banyak perusahaan BUMN maupun swasta besar hanya bekerja sama dengan kontraktor yang memiliki legalitas dan sertifikasi yang lengkap, termasuk SBU.

5. Menunjukkan Kompetensi Badan Usaha

• SBU menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tenaga ahli, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai dengan bidang usaha konstruksi yang dijalankan.

Persyaratan	Keterangan
– NIB	– Aktif
– Akta Perusahaan	– Terbaru
– SK Kemenkumham	– Terbaru
– NPWP Badan Usaha	– Aktif
– KBLI Konstruksi	– Sesuai Bidang Usaha
– SKK Tenaga Ahli	– Sesuai Klasifikasi
– Email & Nomor HP	– Aktif

Langkah 1: Menentukan Klasifikasi & Subklasifikasi

Tahapan pertama adalah menentukan klasifikasi dan subklasifikasi usaha yang sesuai dengan bidang pekerjaan perusahaan. Beberapa klasifikasi yang umum digunakan antara lain:

• BG (Bangunan Gedung)
• SI (Sipil)
• EL (Elektrikal)
• PL (Utilitas)
• MK (Manajemen Konstruksi)
• AR (Arsitektur)
• RK (Rekayasa Konstruksi)
• Dan klasifikasi lainnya sesuai ketentuan LPJK

Pemilihan klasifikasi yang tepat sangat penting karena akan menentukan tenaga ahli dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Langkah 2: Menyiapkan Tenaga Ahli Bersertifikat SKK

Tenaga ahli merupakan salah satu syarat utama dalam penerbitan SBU.

Pentingnya SKK Konstruksi	SKK menjadi bukti kompetensi tenaga kerja konstruksi yang akan mendukung kegiatan usaha perusahaan.
Jumlah Tenaga Ahli	Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan berbeda-beda tergantung klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang diajukan.
Jenjang SKK	SKK terdiri dari beberapa jenjang, antara lain: – Jenjang 7 (Ahli Muda) – Jenjang 8 (Ahli Madya) – Jenjang 9 (Ahli Utama)

Jenjang yang diperlukan akan menyesuaikan dengan kebutuhan klasifikasi usaha.

Langkah 3: Melengkapi Dokumen Perusahaan

Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi:

• NIB
• NPWP Badan Usaha
• Akta Perusahaan
• SK Kemenkumham
• KTP Pengurus
• Struktur Organisasi
• SKK Tenaga Ahli
• Email dan nomor telepon aktif
• Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan

Langkah 4: Pengajuan Melalui Sistem OSS & LPJK

Setelah seluruh dokumen siap, pengajuan dilakukan melalui sistem OSS dan terintegrasi dengan sistem LPJK. Secara umum alurnya meliputi:

• Pemeriksaan data perusahaan
• Verifikasi legalitas badan usaha
• Verifikasi tenaga ahli
• Pemeriksaan kesesuaian klasifikasi usaha
• Proses sertifikasi

Langkah 5: Verifikasi & Penerbitan SBU

Setelah seluruh data dinyatakan memenuhi persyaratan, proses verifikasi akan dilakukan oleh pihak terkait. Apabila tidak ditemukan kendala atau kekurangan dokumen, maka Sertifikat Badan Usaha Konstruksi akan diterbitkan dan dapat digunakan sesuai klasifikasi yang dimiliki.

Lama proses penerbitan SBU konstruksi dapat berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing perusahaan.

Faktor Yang Mempengaruhi Durasi	Kendala Yang Sering Menyebabkan Keterlambatan
– Kelengkapan dokumen	– SKK tenaga ahli tidak sesuai
– Kesesuaian KBLI	– Data OSS belum diperbarui
– Ketersediaan tenaga ahli bersertifikat SKK	– KBLI tidak sesuai dengan bidang usaha
– Proses verifikasi sistem	– Dokumen perusahaan belum lengkap
– Adanya revisi atau perbaikan dokumen	– Kesalahan pemilihan klasifikasi usaha

Biaya pembuatan SBU konstruksi dapat berbeda-beda tergantung klasifikasi, subklasifikasi, kebutuhan tenaga ahli, serta kondisi dokumen perusahaan.

Karena setiap badan usaha memiliki kebutuhan yang berbeda, sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap legalitas perusahaan, KBLI, dan ketersediaan tenaga ahli sebelum menentukan estimasi biaya pengurusan.

Untuk mengetahui estimasi biaya yang sesuai dengan kondisi perusahaan Anda, silakan konsultasikan kebutuhan SBU konstruksi kepada tim kami.

– Pastikan KBLI sesuai dengan bidang usaha konstruksi yang dijalankan.

– Gunakan tenaga ahli yang memiliki SKK aktif.

– Periksa kembali seluruh data pada OSS.

– Siapkan dokumen legalitas perusahaan terbaru.

– Konsultasikan klasifikasi dan subklasifikasi sebelum melakukan pengajuan.

– Pastikan seluruh dokumen terbaca dengan jelas dan lengkap.

`